Siapa Pencetus Sistem Tanam Paksa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Graaf Johannes van den Bosch, pelopor kebijakan
Cultuurstelsel.


Cultuurstelsel

(secara harfiah berarti
Sistem Kultivasi
ataupun secara kurang tepat diterjemahkan sebagai
Sistem Budi Pokok) nan oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai
Sistem Tanam Momentum
yaitu peraturan yang dikeluarkan maka dari itu Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada perian 1830 yang mensyariatkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, dokumen, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa nan tak n kepunyaan tanah harus berkarya 75 periode intern setahun (20%) pada huma-kebun milik pemerintah nan menjadi semacam fiskal.

Lega praktiknya statuta itu dapat dikatakan bukan berarti karena seluruh provinsi pertanian terbiasa ditanami pohon laku ekspor dan kesudahannya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik
cultuurstelstel
pun tetap dikenakan pajak. Warga nan enggak memiliki lahan perkebunan wajib bekerja selama setahun penuh di persil pertanian.

Tanam paksa yakni era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena terserah bahan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Penanam nan puas zaman VOC wajib cak memindahtangankan komoditas tertentu pada VOC, kini harus menyelamatkan tumbuhan tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah nan menerimakan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan daerah Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar
Graaf
oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Cultuurstelsel
kemudian dihentikan selepas muncul majemuk kritik dengan dikeluarkannya UU Pertanahan 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah kolonialisme Indonesia.

Aturan

[sunting
|
sunting perigi]

Berikut adalah isi berbunga resan tanam pejaka:

  • Tuntutan kepada setiap rakyat Pribumi agar menyediakan tanah pertanaman untuk cultuurstelsel tak melebihi 20% maupun seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami diversifikasi pohon perbisnisan.
  • Magfirah tanah yang disediakan cak bagi cultuurstelsel mulai sejak pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran fiskal.
  • Rakyat yang tidak n kepunyaan petak pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik hak pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
  • Masa untuk melakukan tumbuhan plong kapling pertanian buat Culturstelsel bukan boleh melebihi masa tanam padi alias kurang lebih 3 (tiga) bulan
  • Kelebihan hasil produksi perkebunan terbit ganjaran akan dikembalikan kepada rakyat
  • Kebinasaan alias kecelakaan sebagai akibat gagal pengetaman yang tidak karena kesalahan pembajak sebagaimana bencana alam dan terserang hama, akan ditanggung pemerintah Belanda
  • Pemasukan teknik pelaksanaan kebiasaan tanam paksa kepada penasihat desa
Baca :   Pasty Jogja Tanaman Hias

Kritik

[sunting
|
sunting sumber]

Wolter Robert baron van Hoëvell, pejuang Politik Etis

Menurut sebuah garitan seorang Eropa yang jadi pengawas Tanam Paksa, yaitu L. Vitalis memanggil laporan dari awal 1835, di Priangan. Mayat para pekebun bergelimpangan karena kepenatan dan kelaparan, di sepanjang Tasikmalaya dan Garut. Manakala mereka dibiarkan saja, tidak dikubur, itu karena alasan Bupati yang seolah tak peduli: “Di musim malam macan akan menganjur mereka.”[1]
Serangan-serangan dari makhluk-orang non-pemerintah berangkat menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Grobogan, Demak, Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke rataan dan dijadikan isu bahwa pemerintah sudah lalu melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumiputra Jawa. Muncullah hamba allah-orang humanis maupun pelaku Liberal menyusun ofensif-serangan strategisnya. Berasal bidang sastra muncul Multatuli (Eduard Douwes Dekker), di pelan publisistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di rataan politik dipimpin makanya Baron van Hoevell. Dari sinilah unjuk gagasan politik etis.

Celaan kaum liberal

[sunting
|
sunting sendang]

Usaha kaum liberal di area Belanda agar Tanam Paksa dihapuskan sudah berhasil puas tahun 1870, dengan diberlakukannya UU Agraria,
Agrarische Wet. Namun intensi yang hendak dicapai maka itu kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan Tanam Momentum. Mereka mempunyai maksud lebih lanjut.

Manuver liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pabrikan swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Suku bangsa liberal di provinsi Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut interferensi dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani maka dari itu pihak swasta, darurat pemerintah bertindak sebagai penaung penduduk negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan serta ketertiban.

Baca :   Gambar Tato Kompas Di Tangan

UU ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa tanah-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun, untuk ditanami tanaman keras sama dengan kain, teh, akta, kerambil sawit, tarum (nila), atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam tulang beragangan sewa jangka pendek.

Suara minor kaum humanis

[sunting
|
sunting sumber]

Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria ini mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda. Koteng Asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker mengarang buku
Max Havelaar
(1860). Dalam bukunya Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu diceritakan kondisi umum petani nan menderita akibat tekanan ketua Hindia Belanda.

Seorang anggota Raad van Indie, C. Th van Deventer menciptakan menjadikan tulisan berjudul
Een Eereschuld, yang membeberkan kefakiran di persil jajahan Hindia Belanda. Goresan ini dimuat intern majalah
De Gids
yang terbit tahun 1899. Van Deventer internal bukunya mengimbau kepada Pemerintah Belanda, hendaknya mencaci penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Dasar pemikiran van Deventer ini kemudian berkembang menjadi Politik Etis.

Dampak

[sunting
|
sunting sendang]

N domestik meres pertanian

[sunting
|
sunting sumber]

Cultuurstelsel
menandai dimulainya penghijauan tanaman dagangan pendatang di Indonesia secara luas. Salinan dan teh, yang semula hanya ditanam lakukan arti keindahan taman menginjak dikembangkan secara luas. Tebu, yang ialah tanaman sejati, menjadi populer pula setelah sebelumnya, pada waktu VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman “tradisional” penggubah rempah-rempah seperti cabai, pala, dan cengkih. Kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan nan melanda Jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya pendalaman untuk meningkatkan hasil barang pertanian, dan secara umum peningkatan kesejahteraan masyarakat melampaui persawahan. Walaupun demikian, plonco pasca- pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penelitian perkebunan dilakukan secara sungguh-sungguh.

Baca :   Contoh Soal Menghitung Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Harian

Dalam bidang sosial

[sunting
|
sunting mata air]

Dalam permukaan pertanaman, khususnya intern struktur agraris tak mengakibatkan adanya perbedaan antara pembesar dan orang tani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip lega pemerataan intern pembagian lahan. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan membancang perkembangan desa itu sendiri. Kejadian ini terjadi karena penghuni makin suka sangat di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.

Intern bidang ekonomi

[sunting
|
sunting sendang]

Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan sanggang royong terutama tampak di daerah tingkat-ii kabupaten pelabuhan maupun di industri-pabrik sakarosa. N domestik pelaksanaan tanam paksa, penghuni desa diharuskan memberikan sebagian lahan pertaniannya bakal ditanami pohon eksport, sehingga banyak terjadi carter menyewa petak milik penghuni dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport lebih,mengakibatkan perkebunan-perladangan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.

Akibat lain berpunca adanya tanam paksa ini yaitu timbulnya “kerja rodi” yaitu suatu kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak, menyebabkan bertambahnya siksaan bagi pelaku. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial positif pembangunan-pembangunan seperti; melancong raya, jembatan, waduk, kondominium-rumah pesanggrahan bakal pegawai pemerintah kolonial, dan pertahanan-kubu untuk angkatan kolonial. Di samping itu, penghuni desa se tempat diwajibkan memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, membawa arsip-surat, produk-barang dan sebagainya. Dengan demikian pemukim dikerahkan melakukan berbagai jenis pekerjaan kerjakan kepentingan pribadi pegawai-sida-sida kolonial dan kepala-ketua desa itu koteng.

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^


    Mohamad, Goenawan
    (2006, cet.6).
    Goresan Pinggir.
    1:430 – 431. Jakarta: Grafiti Pers. ISBN 979-96724-3-0.

Pranala asing

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Indonesia)
    Secara Ekonomi, Tanam Paksa Gagal
    [
    pranala purnajabatan permanen
    ]



Siapa Pencetus Sistem Tanam Paksa

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Cultuurstelsel

Check Also

Showcase Buah Dan Sayur

Showcase Buah Dan Sayur. Brilio.jala – Setiap orang tentu kepingin semangat cegak. Menerapkan hipotetis makan …